Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana akan mengawal dan mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, yang belum menuntaskan penganggaran Pilkada 2024.
“Di kabupaten/kota masih ada yang belum tuntas, akan kita pantau dan kawal untuk diselesaikan. Waktu semakin dekat untuk pendaftaran (paslon), dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024,” kata Nana, seusai menerima kunjungan Komisi II DPR RI, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024).
Dijelaskan, berdasarkan data KPU Jateng, di provinsi ini, sebanyak 22 kabupaten/kota baru mencairkan dukungan anggaran Pilkada sebanyak 40 persen, sementara satu kabupaten sudah mencairkan 60 persen, dan 12 kabupaten/kota sudah 100%, termasuk Pemprov Jateng.
Meskipun demikian, tegas Nana, secara garis besar Jawa Tengah sudah siap untuk Pilkada Serentak. Hanya ada beberapa detail yang masih harus dikejar, seperti perekaman e-KTP untuk daftar pemilih tetap (DPT).
Dia menyadari, salah satu indikator kesuksesan Pilkada adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Untuk itu, pendataan pemilih perlu dilakukan secara serius.
Hingga 30 Mei 2024, ungkapnya, perekaman e-KTP untuk calon pemilih sudah mencapai 28.564.255 orang. Sementara, untuk pencetakan e-KTP mencapai 28.453.121 atau 97,9 persen.
“Perekaman e-KTP sudah dilakukan dan terus dikomunikasikan dengan KPU Jateng. Jumlah yang ada masih sementara, karena untuk pemilih pemula batasnya masih sampai tanggal 27 November (2024),” katanya.
Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin mengatakan, adanya 22 daerah yang masih 40 persen dan 1 daerah 60 persen dalam anggaran pilkada, masih terus dikoordinasikan.
“Insyaallah semua terpenuhi untuk anggaran Pilkada 2024,” katanya.
Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono menambahkan, terkait pendanaan dari Pemprov Jateng sudah tuntas. Dukungan lain yang saat ini dikoordinasikan, adalah tentang pengamanan di TPS dan pemutakhiran DPT.
