Komisi II DPR RI menilai semua aspek kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Jawa Tengah sudah matang. Dengan begitu, hajatan elektoral lima tahunan tersebut siap dihelat.
“Secara keseluruhan dari semua aspek, baik yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, maupun pemerintah daerah melalui Pj Gubernur, kami melihat secara umum Jawa Tengah siap untuk melakukan pemilu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, saat kunjungan kerja spesifik dalam rangka mengecek kesiapan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Jawa Tengah, di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (21/11/2023).
Mustopa mengatakan, kesiapan itu dapat dilihat terkait perihal daftar pemilih tetap (DPT), daftar calon tetap (DCT), kerawanan, maupun antisipasinya .
“Semua sudah dipetakan dan langkah-langkah tadi juga sudah disampaikan. Misalnya, tadi Pj Gubernur Jateng menyampaikan langkah-langkah terkait mengantisipasi kerawanan pemilu,” ujar Mustopa.
Ia menyebutkan, daerah-daerah yang dianggap rawan sudah dilakukan langkah antisipasi, dengan terus bersinergi bersama tokoh masyarakat, para stakeholder, dan sebagainya.
Mustopa juga mengapresiasi responsibilitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu terlihat dari penandatanganan NPHD yang sudah dilakukan dengan KPU dan Bawaslu. Bahkan untuk kabupaten/kota juga hampir 100 persen, tinggal dua daerah yaitu Kabupaten Pemalang dan Pati.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024 sudah dilakukan sejak jauh hari.
Strategi menjaga kondusivitas menjelang pemilu, telah dilakukan dengan cara memelihara kondisi damai masyarakat, penguatan forum-forum mitra, penguatan deteksi dini, pelibatan para tokoh, stakeholder, media massa, dan jejaring sosial.
“Untuk menjaga kondusivitas wilayah dan membangun sistem pencegahan dini, sinergi antaraparat dan masyarakat dalam rangka deteksi dini dan cegah dini, terus dilakukan,” beber Nana.
Dia menyampaikan, dalam pemilu 2024 nanti, juga akan dikerahkan sekitar 234.598 anggota Linmas. Tiap-tiap TPS akan ditugaskan dua personel linmas.
Ditambahkan, Satpol PP Provinsi Jateng siap memberikan peningkatan keterampilan deteksi dini bagi anggota satlinmas, peningkatan PAM terpadu, peningkatan keterampilan penanganan bencana, pelatihan satlinmas yang bertugas dalam PAM Pemilu, bekerja sama dengan TNI, Polri dan KPU.
Perihal penyediaan dana hibah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemprov Jateng juga telah melakukan Penandatanganan NPHD pada 15 November 2023. Total keseluruhan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp985.326.500.000, dengan rincian Rp791.608.630.000 untuk KPU Jateng, dan Rp193.717.870.000 untuk Bawaslu Jateng.
“Dana hibah sudah dicairkan 40 persen pada tahun 2023, bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dan 60 persen berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024,” tandas Nana.(fia/rls).
